Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme

Akhirnya setelah sekian lama TNI tidak dilibatkan dalam penanggulangan terorisme di indonesia, kemarin tanggal 24 agustus 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan TNI dapat dilibatkan dalam penanganan teror sesuai yang diamanatkan konstitusional yakni Undang-Undang (UU) NO34/2004 tentang TNI. Jadi dengan begitu pemerintah akan membagi tugas dan wewenang antara TNI dan Polri termasuk BIN juga akan dilibatkan didalamnya, karena selama ini BIN belum mendapat tempat dalam penanggulangan terorisme. Hal tersebut sudah sesuai dengan tugas TNI yaitu operasi militer selain perang yang isinya juga meliputi penanganan kelompok separatis, penanganan pemberontakan bersenjata, dan terorisme.

Mungkin dalam hal ini TNI akan mengaktifkan kembali Desk Anti Teror di satuan tingkat bawah untuk memantau gerakan-gerakan yang mencurigakan diwilayahnya masing-masing. Kemudian untuk pelaksana lapangan bisa di kerjakan oleh satuan TNI AD yaitu Kopassus dengan Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Den 81 Gultor). Tidak ada istilah pemunduran demokrasi bila TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme karena ini ada suatu amanah dan di samping itu terorisme adalah musuh bersama yang harus dilawan dan di antisipasi.

Kita semua tahu bahwa pola dari sasaran dan gerakan teroris sudah mulai berubah dengan presiden sebagai target, secara otomatis TNI juga akan merubah pola dan taktiknya guna mencounter terorisme karena perlindungan terhadap presiden langsung dibawah kendali TNI. Khususnya Paspampres akan dilebihkan kemampuan dan peralatannya sehingga memiliki daya tangkal yang ampuh dan efektif untuk melindungi presiden.




Artikel by Arsiva