OPERASI INTELIJEN DI PAPUA

Akhir-akhir ini banyak sekali media yang menyorot setiap aksi-aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) di papua, khususnya terkait tentang insiden penembakan karyawan PT. Free Port yang menewaskan beberapa orang yang diantaranya adalah warga negara Australia. Bahkan beberapa hari kemudian terjadi insiden penembakan untuk yang kedua kalinya di Mile 54 yang menimpa dua orang anggota brimob yang sedang melintas di jalan tersebut. Semua itu tidak terlepas dari aksi provokasi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok dengan dugaan sementara dilakukan oleh OPM.

Banyak pihak khususnya pemerintah yang mengkhawatirkan bahwa aksi-aksi tersebut ditunggangi oleh "pihak" yang menginginkan masalah papua di bawah ketingkat Internasional. Semua itu bisa dilihat semakin banyaknya aktifitas-aktifitas asing yang terlihat di papua dengan kedok kemanusiaan dan HAM. Tentunya kita masih ingat pemberitaan tentang beberapa warga asing kebangsaan Australia yang terbang rendah menggunakan sebuah pesawat seolah-olah menghindari tangkapan radar, setelah terdeteksi dan tertangkap pihak RI mereka menyatakan bahwa mereka sedang tersesat di hutan papua. Hal tersebut membuat sejumlah pihak tanda tanya tentang misi mereka di papua,namun karena pemerintah tidak memiliki cukup bukti tentang keterlibatan mereka dipapua maka pemerintah melepasnya kembali.

Ini adalah beberapa keterangan tentang keterlibatan pihak asing yang "bermain" di papua. keterangan ini didapat dari berbagai sumber.

  • 29 mei - 4 juni 2000, Digelar kongres papua yang dihadiri sekretaris kedubes Amerika, utusan Australia, Inggris dan negara asing lainnya. Konggres sepakat menggugat penyatuan papua dalam NKRI yang dilakukan pemerintah Belanda, Indonesia dan PBB pada masa Soekarno.
  • 7 desember 2000, Terjadi penyerangan kantor polsek Abepura oleh sekelompok orang bersenjata golok dan parang. KPP HAM, Komnas HAM telah menyimpulkan terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia berupa kejahatan terhadap kemanusiaan.
  • 31 maret 2001, Sekelompok orang bersenjata menyerang PT. Darma Mukti Persada (DMP) dikecamatan Wasior.
  • November 2001, Kerusuhan disentani pasca pembunuhan ketua presidium dewan papua (PDP) Theys Hiyo Eluay.
  • April 2003, Terjadi pembobolan gudang senjata milik kodim Wamena.
  • 31 Agustus 2002, Terjadi penembakan di Mile 62-63 jalan Timika Tembagapura yang menewaskan tiga karyawan Free port Indonesia. Dua warga negara AS dan satu WNI. AS menggunakan moment ini untuk mengangkat isu papua ke dunia internasional. FBI dan CIA datang ke papua untuk mengusut peristiwa itu. Persoalan papua berhasil diangkat menjadi perhatian negara-negara di dunia maupun masyarakat internasional sebagai kasus pelanggaran HAM.
  • Maret 2004, Uskup Desemont Tutu, parlemen Irlandia, parlemen Eropa, LSM, mendesak PBB untuk meninjau ulang PEPERA 1969.
  • Maret 2006, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar mensinyalir ada upaya LSM yang didanai asing ikut memprovokasi aksi kerusuhan di Abepura.
  • Dan lain-lain
Poin-poin diatas membuktikan bahwa di papua ada keterlibatan pihak asing baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengekspos dan mengangkat permasalahan papua ke tingkat internasional dengan tujuan final yaitu dilepasnya papua dari NKRI.

Papua dimata Internasional khususnya Amerika Serikat dengan PT. Free Portnya menjadi aset yang sangat berharga disamping itu terlibat juga Inggris dengan PT. New Mont yang juga memiliki andil didalamnya. Pihak asing memainkan strateginya dengan sangat halus di tanah papua, dimata internasional mereka mendukung papua adalah bagian dari NKRI sedangkan dilain sisi mereka juga mendukung pemisahan papua dari NKRI (secara bayangan).

Penaganan Papua oleh pemerintah

Pemerintah dengan metode Otonomi Khusus (OTSUS) di papua ternyata tidak banyak membantu warga lokal sehingga timbul kesan otsus tidak berhasil. Sungguh ironis papua yang kaya dengan sumber alam justru menyisakan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan penduduk lokal. Relasi antarmanusia dipenuhi rasa curiga dan dendam. Kohesi sosial masyarakat amat rendah akibat persoalan di tingkat nasional dan lokal yang memengaruhi kondisi integrasi maupun disintegrasi masyarakat di Papua. Upaya memperbaiki Papua melalui berbagai kebijakan baru sebatas jargon politik dari setiap rezim pemerintahan untuk kepentingan kekuasaan.

Kondisi Lokal

Bagaimana melihat penanganan Papua dalam konteks lokal? Dari penelitian yang disponsori Komisi Eropa, Wamena dilihat sebagai daerah rawan nomor satu di Papua, dengan potensi dan dimensi konflik yang amat kompleks dan beragam:

  • Konflik adat/suku
  • Konflik agama
  • Konflik ekonomi (masyarakat lokal dengan warga pendatang)
  • Konflik antara suku asli Wamena dan suku non-Wamena (pegunungan dan pesisir)
  • Konflik dengan pejabat pemerintahan (masyarakat dengan pejabat birokrasi)
  • Konflik antara masyarakat dan aparat militer dan polisi
  • Konflik antara laki-laki dan perempuan
  • Konflik yang berkaitan dengan kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah.
Hal-hal tersebut dapat memicu pihak asing untuk "bermain" di papua disamping memiliki kepentingan terhadap aset-aset mereka di papua. Dengan rawannya papua terhadap "serangan" intelijen asing pemerintah harus benar-benar serius dalam menangani setiap permasalahan yang timbul di papua. Meskipun ada komitmen dari Amerika Serikat (AS) bahwa papua adalah bagian dari NKRI, pemerintah harus tetaplah waspada karena terkadang AS juga sering menerapkan kebijakan standar ganda.



Artikel by Arsiva
Sumber : CSIS, Media Intelijen, Antara News